JALAN TOL CIKAMPEK-PALIMANAN

Pembebasan lahan ruas tol Cikampek-Palimanan telah mencapai 60 persen dari kebutuhan total tanah 887 ha. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hermanto Dardak mengatakan pihaknya terus berupaya mempercepat ruas tol sepanjang 116 kilometer tersebut.

Disela-sela peninjauan ke lokasi pembangunan tol JORR W1 ruas Kebun Jeruk-Penjaringan, Rabu (21/10), Hermanto mengungkapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga saat ini juga sedang bernegosiasi dengan Departemen Kehutanan (Dephut) terkait adanya tanah Perhutani dan Perkebunan yang terkena proyek tol tersebut.

Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota Ditjen Bina Marga Harris Batubara menambahkan, Ditjen Bina Marga tengah mengajukan surat dispensi penggantian lahan milik Dephut tersebut. Menurut Harris lahan milik Perhutani dan Perkebunan yang terkena pembebasan lahan untuk tol Cikampek-Palimanan masing-masing seluas 200 ha dan 80 ha.

“Bila tanah-tanah tersebut berhasil kami selesaikan dengan Departemen Kehutanan, maka luas lahan Cikampek-Palimanan yang telah dibebaskan totalnya akan menjadi 80 persen,” ungkap Harris.

Harris mengakui, proses penggantian lahan Dephut tidak mudah, karena pihaknya harus mengganti lahan tersebut dengan luas dua kali lipat. Ditjen Bina Marga sendiri sedang mencari lokasi lahan dan menginventarisir jumlah pohon dan tanaman pengganti yang layak sesuai permintaan Dephut.

“Sesuai aturan, khusus di pulau Jawa, maka penggantian tanah luasnya harus dua kali lipat, kami berusaha agar lokasi lahan pengganti berada di provinsi dan kabupaten yang sama,” terang Harris.

Selain tengah menyelesaikan pembebasan lahan dengan Dephut, Ditjen Bina Marga juga terus melakukan musyawarah dengan para pemilik tanah untuk penyelesaian pembebasan lahan lainnya yang tersisa.

Ruas tol Cikampek-Palimanan merupakan salah satu dari 15 ruas proyek pembangunan tol Trans Java yang akan menghubungan sisi barat dan timur pulau Jawa dalam rangka memperlancar distribusi arus kendaraan dan menggerakkan roda perekonomian. Ruas Cikampek-Palimanan dimiliki oleh PT Lintas Marga Sedaya dengan total nilai investasi mencapai Rp 7 triliun.

Untuk mendukung pembangunan tol tersebut, PT LMS telah mendapat dukungan dana pinjaman dari sindikasi perbankan senilai Rp 5 triliun. Sejumlah bank yang yang memberikan pinjaman tersebut yaitu Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, Bank Panin, Bank Jabar, Bank Bukopin, Bank Jatim, dan Bank DKI.

Pemerintah Segera Keluarkan Perppu Pembebasan Lahan

Benang kusut proses pembebasan lahan bakal segera terurai. Pasalnya, pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) soal pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat mengatakan, proses pembebasan lahan selama ini memang menghambat pengembangan infrastruktur, terutama untuk proyek jalan tol. ''Perppu nya akan segera keluar. Itu masuk dalam (program) 100 hari. Nanti Pak Boediono (Wapres, Red) yang mengumumkan,'' ujarnya di Kantor Menko Perekonomian kemarin (28/10).

Menurut Hidayat, Perppu tersebut sudah dimatangkan di internal pemerintah sebagai alternatif sebelum Rancangan Undang-undang (RUU) Pembebasan Lahan dibahas dan disahkan di DPR. ''Ini sebetulnya usulan saya sejak di Kadin,'' ujarnya.

Hidayat menyebut, gara-gara hambatan dalam pembebasan lahan tersebut, dari target pembangunan 1000 km jalan tol, yang terealisasi hanya 40-60 km. Merujuk data dari Departemen Pekerjaan Umum (PU), sejak pemerintah membangun jalan tol pada 1978 hingga 2009 atau sekitar 31 tahun, hanya 700 km tol yang berhasil dibangun. Artinya, setiap tahun rata-rata hanya terbangun 25 km tol baru.

Pada periode 2004-2009, pemerintah menargetkan 3.000 km jalan tol terbangun. Faktanya, hingga saat ini baru 1.150 km saja yang berhasil tandatangan kontrak dengan investor.

Sebelumnya, Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, Perppu pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur merupakan PR (pekerjaan rumah) yang belum sempat diselesaikannya pada periode 2004 - 2009. ''Aturan yang selama ini menghambat pelaksanaan program infrastruktur, terutama pembebasan tanah, akan segera disempurnakan,'' ujar Djoko.

Salah satu sumber di Kadin menyebut, nantinya, seluruh regulasi soal tata ruang, akan ditarik langsung menjadi kewenangan Presiden. Ke depan, papar Hidayat, peruntukan lahan-lahan akan ditata kembali, untuk melestarikan hutan dan memanfaatkan lahan lainnya untuk kepentingan produktifitas, tanpa mengurangi ketentuan mengenai lingkungan. ''Nanti akan ada forest management yang benar-benar baru,'' katanya