SIBP - SIPTB

SIBP izin dari Gubernur Cq. Ka. DPPB bagi perencana bangunan yang meliputi bidang ARSITEKTUR, KONSTRUKSI dan INSTALASI BANGUNAN.

TUGAS PEMEGANG SIBP:

• Sebagai Pengawas Perencana Bangunan


• Sebagai Pengawas Pelaksanaan Bangunan

TAHAPAN DAN URAIAN TUGAS PELAKSANAAN BANGUNAN:

Tahap 1: Mulai Pelaksanaan

• Sisi Owner: Bangunan dapat di-investasikan dengan aman.


• Sisi Lingkungan: Bangunan sesuai peraturan dan ketentuan membangun.

Tahap 2: Selama Pelaksanaan

• Melaporkan secara periodik dari awal s/d 100% pelaksanaan.


• Melaporkan sedini mungkin penyimpangan pelaksanaan terhadap peraturan kepada Pemerintah Propinsi (DPPB Propinsi DKI Jakarta).


• Menegur, mengarahkan pemborong serta menghentikan pelaksanaan bangunan yang melanggar.


• Melaporkan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ada.

Tahap 3: Pelaksanaan Selesai

• Membuat pernyataan diatas materai bahwa pelaksanaan telah selesai sesuai IMB dan layak digunakan.


• Melaksanakan uji coba instalasi bangunan disaksikan petugas DPPB dan membuat berita acara uji coba.


• Memberikan arahan kepada pemilik tentang IPB.

PERSYARATAN UMUM PERENCANA BER-SIBP:

• Mengajukan Permohonan (Formulir tersedia)


• Foto kopi KTP


• Foto kopi Ijazah Pendidikan Formal *)


• Pengalaman kerja sesuai dengan keahlian **)


• Menjadi anggota profesi ***)


• Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar


• SIBP asli yang lewat masa berlakunya (3 tahun) untuk perpanjangan SIBP dan kenaikan golongan.

KETERANGAN (PERSYARATAN):


Ijazah Perguruan Tinggi Swasta harus dilegalisir Departemen Pendidikan Nasional (DPN)


Persyaratan khusus dan pengalaman kerja untuk masing-masing golongan dapat dilihat pada tabel 1


Daftar Organisasi Profesi yang diakui oleh Pemda DKI Jakarta pada tabel 2




SANKSI TERHADAP PEMILIK SIBP DAPAT DILAKUKAN BILA:

• Tidak Melaporkan secara periodik kegiatan pelaksanaan membangun.


• Tidak melaporkan penyimpangan bangunan dari izin secara dini dan atau tidak meluruskan penyimpangan tersebut.

BENTUK SANKSI:

• Skorsing.


• Penurunan Golongan


• Pencabutan

Saat ini sesuai Pergub No. 132/2007 adalah :

• Istilah : Sebelumnya menggunakan Istilah SIBP (Surat Ijin Bekerja Perencana), dan sesuai Pergub 132/2007 dirubah menjadi Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB).


• Sebelumnya, SIBP berlaku untuk tugas Perencanaan dan Pengawasan dalam satu SIBP. Pada ketentuan yang baru, SIPTB, dikeluarkan dalam bentuk :

(a) SIPTB Bidang Pengkajian (Klas A,B dan C)

(b) SIPTB Bidang Pemeliharaan (Klas A, B dan C).

(c) SIPTB Bidang Perencanaan (Klas A, B dan C).

(d) SIPTB Bidang Pengawasan (Klas A, B dan C).

• Asosiasi Profesi sesuai disiplinnya, harus membuat Rekomendasi bagi anggotanya yang menginginkan pembuatan SIPTB, dengan keterangan yang jelas :

(a) Disiplin yang diinginkan

(b) Bidang

(c) Klas

• Selain Rekomendasi, juga dilampirkan KTA (Kartu Tanda Anggota) Profesi, dan Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi sesuai dengan keahliannya.

Sumber : Berbagai sumber terkait SIBP/SIPTB