UU 23 2007 KERETA API

UU-Kereta-23-2007

Publish at Scribd or explore others:

SIUJK (SURAT IZIN JASA KONSTRUKSI)

Izin Usaha Jasa Konstruksi atau SIUJK adalah Izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Propinsi untuk melaksanakan kegiatan usaha JASA KONSTRUKSI di Indonesia, sesuai dengan Bidang, Sub Bidang dan Kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi.

PENGGOLONGAN SIUJK

Berdasarkan jenisnya kegiatan usaha dibidang jasa konstruksi digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

1. JASA PERENCANAAN


2. JASA PELAKSANAAN


3. JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI

PROSEDUR PERMOHONAN

• Perusahaan yang ingin mengajukan permohonan SIUJK harus-lah memiliki SERRTIFIKAT BADAN USAHA yang dikeluarkan BADAN SERTIFIKASI ASOSIASI Ter-Akreditasi LPJK sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha.

• Perusahaan mengambil dan mengisi formulir serta menandangani permohonan SIUJK serta menyerahkan kembali kepada Kantor Pemerintah Daerah Propinsi/Kota sesuai domisili perusahaan beserta persyaratan dan kelengkapannya.

• Petugas dari Kantor Pemerintah Dearah Propinsi/Kota, akan meneliti kelengkapan berkas serta melakukan pengecekan lapangan jika diperlukan, dan jika memenuhi syarat maka sertifikat SIUJK akan dikeluarkan.

PERSYARATAN UTAMA

Perusahaan Asing PMA atau Lokal yang ingin mengajukan permohonan SIUJK harus memiliki Sertifikat Badan Usaha dari Asosiasi Ter-akreditasi LPJK-Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

PERSYARATAN ADMINISTRASI LAINNYA

• Copy Akta Pendirian perusahaan


• Copy Akta Perubahan termasuk perubahan Modal, Pemegang Saham & Pengurus


• Copy SK.Menteri Hukum & HAM RI serta Laporan Perubahannya


• Copy Surat Keterangan Domisli Perusahaan


• Copy NPWP


• Copy TDP


• Copy Kontrak/Sewa/Bukti Kepemilikan Tempat Usaha


• Copy KTP Pengurus dan KTP Pemegang Saham


• Copy Ijazah T.Ahli dan KTP-nya serta Daftar Riwayat Hidup sesuai Bidang Pekerjaan


• Lampirran Daftar Peralatan Kantor & Peralatan Proyek


• Copy Keanggotaan Asosiasi Jasa Konstruksi


• Copy Sertifikat Badan Usaha dari Asosiasi Ter-Akreditasi LPJK


• Pas Photo pimpinan perusahaan 3x4 sebanyak 2 lembar

MASA BERLAKU

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi memiliki masa berlaku sesuai dengan masa belaku SERTIFIKAT BADAN USAHA yang dmiliki perusahaan sejak tanggal dikeluarkan.

Japanese Industrial Standards (JIS)

Japanese Industrial Standards (JIS) (日本工業規格, Nippon Kōgyō Kikaku^?) adalah standar yang digunakan untuk kegiatan industri di Jepang. Proses standarisasi yang dikoordinasikan oleh Komite Standar Industri Jepang (Japanese Industrial Standards Committee) dan dipublikasikan melalui Asosiasi Standar Jepang (Japanese Standards Association).

Pada zaman Meiji, swasta bertanggung jawab untuk membuat standar. Namun, pemerintah Jepang telah memiliki dokumen standar dan spesifikasi untuk keperluan pengadaan.

Ini adalah ringkasannya untuk membentuk suatu standar resmi (JES) lama pada 1921. Selama Perang Dunia II, standard yang sederhana didirikan untuk meningkatkan peralatan output.

Sekarang Asosiasi Standar Jepang didirikan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada 1945. Regulasi komite standard industri Jepang dibentuk yang bernama JES baru.

Hukum Standardisasi Industri yang telah ditetapkan pada tahun 1949, yang menjadi dasar hukum untuk keberadaan Standarisasi Industri Jepang (JIS)

Hukum Standardisasi Industri yang telah direvisi pada tahun 2004 dan "Tanda JIS" (sistem sertifikasi produk) telah berubah, dan JIS baru tandai ini diterapkan sejak 1 Oktober 2005 setelah sertifikasi ulang. Tanda lama tandai diperbolehkan untuk digunakan hingga 30 September 2008, untuk masa transisi selama 3 tahun, dan setiap manufaktur mendapatkan sertifikasi baru atau diperbaharui di bawah persetujuan badan otoritas kemudian dapat menggunakan tandai JIS baru. Karena itu semua JIS bersertifikat produk Jepang harus memiliki tanda JIS baru setelah 1 Oktober 2008.

Standar akan diberi nama seperti "JIS X 0208:1997", dimana X menunjukkan pembagian wilayah, diikuti oleh empat digit (atau lima digit untuk beberapa standar sesuai standar ISO), dan revisi tahun. Divisi dari standar JIS dan signifikan adalah:

• A - Civil Engineering and Architecture


• B - Mechanical Engineering


• 
  
  
  
  • JIS B 7021-1989 : Classification and Water Resistibility of Water Resistant Watches for General Use
  
  
  • JIS B 7512-1993 : Steel tape measures
  
  
  • JIS B 7516-1987 : Metal Rules
  
  
  
  


• C - Electronic and Electrical Engineering


• 
  
  
  
  • JIS C 0920:2003 : Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
  
  
  • JIS C 8800 Glossary of terms for fuel cell power systems
  
  
  
  


• D - Automotive Engineering


• E - Railway Engineering


• F - Shipbuilding


• G - Ferrous Materials and Metallurgy


• H - Nonferrous materials and metallurgy^[1]


• 
  
  
  
  • H2105 - Pig lead
  
  
  • H2107 - Zinc ingots
  
  
  • H2113 - Cadmium metal
  
  
  • H2116 - Tungsten powder and tungsten carbide powder
  
  
  • H2118 - Aluminum alloy ingots for die castings
  
  
  • H2121 - Electrolytic cathode copper
  
  
  • H2141 - Silver bullion
  
  
  • H2201 - Zinc alloy ingots for die casting
  
  
  • H2202 - Copper alloy ingots for castings
  
  
  • H2211 - Aluminium alloy ingots for castings
  
  
  • H2501 - Phosphor copper metal
  
  
  • H3100 - Copper and copper alloy sheets, plates and strips
  
  
  • H3110 - Phosphor bronze and nickel silver sheets, plates and strips
  
  
  • H3130 - Copper beryllium alloy, copper titanium alloy, phosphor bronze, copper-nickel-tin alloy and nickel silver sheets, plates and strips for springs
  
  
  • H3140 - Copper bus bars
  
  
  • H3250 - Copper and copper alloy rods and bars
  
  
  • H3260 - Copper and copper alloy wires
  
  
  • H3270 - Copper beryllium alloy, phosphor bronze and nickel silver rods, bars and wires
  
  
  • H3300 - Copper and copper alloy seamless pipes and tubes
  
  
  • H3320 - Copper and copper alloy welded pipes and tubes
  
  
  • H3330 - Plastic covered copper tubes
  
  
  • H3401 - Pipe fittings of copper and copper alloys
  
  
  • H4000 - Aluminium and aluminium alloy sheets and plates, strips and coiled sheets
  
  
  • H4001 - Painted aluminium and aluminium alloy sheets and strips
  
  
  • H4040 - Aluminium and aluminium alloy rods, bars and wires
  
  
  • H4080 - Aluminium and aluminium alloys extruded tubes and cold-drawn tubes
  
  
  • H4090 - Aluminium and aluminium alloy welded pipes and tubes
  
  
  • H4100 - Aluminium and aluminium alloy extruded shape
  
  
  • H4160 - Aluminium and aluminium alloy foils
  
  
  • H4170 - High purity aluminium foils
  
  
  • H4301 - Lead and lead alloy sheets and plates
  
  
  • H4303 - DM lead sheets and plates
  
  
  • H4311 - Lead and lead alloy tubes for common industries
  
  
  • H4461 - Tungsten wires for lighting and electronic equipments
  
  
  • H4463 - Thoriated tungsten wires and rods for lighting and electronic equipment
  
  
  • H4631 - Titanium and titanium alloy tubes for heat exchangers
  
  
  • H4635 - Titanium and titanium alloy welded pipes
  
  
  • H5401 - White metal
  
  
  • H8300 - Thermal spraying―zinc, aluminium and their alloys
  
  
  • H8601 - Anodic oxide coatings on aluminium and aluminium alloys
  
  
  • H8602 - Combined coatings of anodic oxide and organic coatings on aluminium and aluminium alloys
  
  
  • H8615 - Electroplated coatings of chromium for engineering purposes
  
  
  • H8641 - Zinc hot dip galvanizings
  
  
  • H8642 - Hot dip aluminized coatings on ferrous products
  
  
  
  


• K - Chemical Engineering


• L - Textile Engineering


• M - Mining


• P - Pulp and Paper


• 
  
  
  
  • JIS P 0138-61 (JIS P 0138:1998): process finished paper size (ISO 216 with a slightly larger B series)
  
  
  
  


• Q - Management System


• R - Ceramics


• S - Domestic Wares


• T - Medical Equipment and Safety Appliances


• W - Aircraft and Aviation


• X - Information Processing


• 
  
  
  
  • JIS X 0201:1997 : Japanese national variant of the ISO 646 7-bit character set
  
  
  • JIS X 0202:1998 : Japanese national standard which corresponds to the ISO 2022 character encoding
  
  
  • JIS X 0208:1997 : 7-bit and 8-bit double byte coded kanji sets for information interchange
  
  
  • JIS X 0212:1990 : Supplementary Japanese graphic character set for information interchange
  
  
  • JIS X 0213:2004 : 7-bit and 8-bit double byte coded extended Kanji sets for information interchange
  
  
  • JIS X 0221-1:2001 : Japanese national standard which corresponds to ISO 10646
  
  
  • JIS X 0401:1973 : To-do-fu-ken (prefecture) identification code
  
  
  • JIS X 0402:2003 : Identification code for cities, towns and villages
  
  
  • JIS X 0405:1994 : Commodity classification code
  
  
  • JIS X 0408:2004 : Identification code for universities and colleges
  
  
  • JIS X 0501:1985 : Bar code symbol for uniform commodity code
  
  
  • JIS X 0510:2004 : QR Code
  
  
  • JIS X 3001-1:1998, JIS X 3001-2:2002, JIS X 3001-3 : Fortran programming language
  
  
  • JIS X 3002:1992 : COBOL
  
  
  • JIS X 3005-1:2002 : SQL
  
  
  • JIS X 3010:2003 : C programming language
  
  
  • JIS X 3014:2003 : C++
  
  
  • JIS X 3030:1994 : POSIX
  
  
  • JIS X 4061:1996 : Collation of Japanese character string
  
  
  • JIS X 6002:1980 : Keyboard layout for information processing using the JIS 7 bit coded character set
  
  
  • JIS X 6054-1:1999 : MIDI
  
  
  • JIS X 6241:1997 : 120 mm DVD -- Read-only disk
  
  
  • JIS X 6243:1998 : 120 mm DVD Rewritable Disk (DVD-RAM)
  
  
  • JIS X 6245:1999 : 80 mm (1.23GB/side) and 120 mm (3.95GB/side) DVD-Recordable-Disk (DVD-R)
  
  
  • JIS X 9051:1984 : 16-dots matrix character patterns for display devices
  
  
  • JIS X 9052:1983 : 24-dots matrix character patterns for dot printers
  
  
  
  


• Z - Miscellaneous

The American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (AREMA)

American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (AREMA) adalah salah satu kelompok industri kereta api Amerika Utara. Arema menerbitkan standarisasi untuk diaplikasikan di desain, konstruksi dan pemeliharaan prasarana kereta api, yang sesuai persyaratan di Amerika Serikat dan Kanada.

AREMA yang berkantor pusat di Lanham, Maryland, sebuah kota satelit dari Washington, DC. Pernyataan Misi-nya adalah "Pengembangan dan kemajuan dari keduanya secara teknis dan ilmu pengetahuan parktis untuk desain, konstruksi dan pemeliharaan prasarana kereta api." Charles H. Emely telah menjadi Direktur Eksekutif dan CEO AREMA sejak November 1998. Larry L. Etherton adalah Presiden AREMA dan Ketua Dewan Gubernur untuk 2007-2008.

AREMA dibentuk tanggal 1 Oktober 1997, hasil gabungan 4 industri yaitu :

• the American Railway Bridge and Building Association

Dibentuk pada tahun 1891 di St Louis, Missouri sebagai the American International Association of Railway Superintendents of Bridges and Buildings Asosiasi ini awalnya diikuti 40 perusahaan yang bergerak di bidang Kereta api (railroads). Tahun 1907 namanya berubah menjadi the American Railway Bridge and Building Association. Kelompok ini menyediakan suatu forum untuk bertukar informasi dan mencari solusi untuk menghadapi masalah yang terjadi di industri kereta api.

• the American Railway Engineering Association

American Railway Engineering and Maintenance of Way Association dibentuk di Buffalo, New York pada tahun 1899 untuk mengorganisasikan sebuah forum untuk pengembangan dan studi praktis dari Standard Lebar Sepur (Gauge) yang baru dan terintegrasi untuk jaringan Kereta api di Amerika Utara. Setelah itu namanya disingkat menjadi the American Railway Engineering Association (AREA). Terdiri dari lima komite teknis (Bantalan/Ties, Rail, Track, Bangunan/Buildings dan Stasiun Yard & Depo Kereta Api yang tetap bertahan dari tahun 1899 dan berlanjut di bawah fungsi kelompok AREMA. Pedoman Manual praktis yang direkomendasikan pertamakali telah dipublikasikan tahun 1905 dan namanya berubah menjadi Manual of Railway Engineering tahun 1970.

• the Roadmasters and Maintenance of Way Association, and

Kelompok tertua telah dibentuk tahun 1883 yang terdiri dari 61 ahli Kereta api mewakili 24 perusahaan Kereta api. Asosiasi ini menyediakan sarana melalui petugas pemeliharaan yang memiliki kesempatan untuk bertemu dan membicarakan masalah bersama. Sambungan Rel (Rail Joints), Wesel (Switches), Jarum Wesel (frogs) dan Bantalan (Ties) yang menjadi subject pembahasan, yang mengarah ke standarisasi pemeliharaan paraktis.

• the Communications and Signal Division of the Association of American Railroads

Tahun 1885, the Association of Telegraph and Telephone Superintendents dibentuk oleh perwakilan telegrap dari perusahaan Kereta api terbesar. Tahun 1895, Kelompok sinyal Kereta api ( Railway Signaling Club) dibentuk pada saat pertemuan di Chicago, Illinois dan membuat suatu kode aturan tentang pengoperasian interlockings. Pada tahun 1919, Kelompok Sinyal menjadi Devisi Sinyal (Signaling Division) yang baru terbentuk dari American railways Association (ARA) dan Perwakilan Telegraph menjadi bagian Telegraph dan Telepon (Telegraph and Telephone Section). ARA akhirnya menjadi Association of American Railroads (AAR) pada tahun 1934, Divisi sinyal diubah namanya menjadi bagian Sinyal sedangkan Telegraph dan Telepon yang telah diubah namanya Bagian Komunikasi. Dua bagian pada tahun 1961 digabung menjadi Divisi Komunikasi dan Signal dari AAR, yang sekarang telah bergabung ke AREMA.

AREMA memiliki 28 komite teknis, yang disusun dalam enam kelompok fungsional. Komite, yang anggotanya datang dari industri Kereta api, bertemu secara rutin dan dengan dasar keahlian mereka untuk datang dengan metode yang terbaik untuk merawat infrastruktur kereta api.

• Structures


• 
  
  • Building & Support Facilities
  
  
  • Timber Structures
  
  
  • Concrete Structures & Foundations
  
  
  • Seismic Design for Railway Structures
  
  
  • Structures, Maintenance & Construction
  
  
  • Steel Structures
  
  
  • Clearances
  
  
  
  

• Passenger & Transit


• 
  
  • Commuter & Intercity Rail Systems
  
  
  • Rail Transit
  
  
  • High Speed Rail Systems
  
  
  • Electric Energy Utilization
  
  
  
  

• Track


• 
  
  • Roadway & Ballast
  
  
  • Rail
  
  
  • Track
  
  
  • Maintenance of Way Work Equipment
  
  
  • Ties
  
  
  
  

• Engineering Services


• 
  
  • Track Measuring Systems
  
  
  • Environmental
  
  
  • Yards & Terminals
  
  
  • Economics of Railway Engineering & Operations
  
  
  • Light Density & Short Line Railways
  
  
  • Education & Training
  
  
  
  

• Communications & Signals


• 
  
  • Scales
  
  
  • Highway-Rail Grade Crossing Warning Systems
  
  
  • Signal Systems
  
  
  • Information, Defect Detection & Energy Systems
  
  
  
  

• Maintenance


• 
  
  • Engineering Safety Steering Team
  
  
  • Track Maintenance Steering Team
  
  
  
  

22 bagian ada di lima volume, yang ditulis dan diupdate oleh komite AREMA.

1. Administrative & General


2. Railroad Signal Systems


3. Highway-Rail Grade Crossing Warning Systems


4. Yard Systems


5. Defect Detection Systems


6. Relays


7. Signals


8. Track Circuits


9. Power Supply


10. Wire & Cable


11. Circuit Protection


12. Switches


13. Mechanical


14. Electrical Devices, Foundations, Hardware Materials


15. Materials


16. Vital Circuit & Software Design


17. Quality Principles


18. Inside Plant


19. Electrical Protection


20. Inductive Interference


21. Data Transmission


22. Radio

sumber : AREMA

SIBP - SIPTB

SIBP izin dari Gubernur Cq. Ka. DPPB bagi perencana bangunan yang meliputi bidang ARSITEKTUR, KONSTRUKSI dan INSTALASI BANGUNAN.

TUGAS PEMEGANG SIBP:

• Sebagai Pengawas Perencana Bangunan


• Sebagai Pengawas Pelaksanaan Bangunan

TAHAPAN DAN URAIAN TUGAS PELAKSANAAN BANGUNAN:

Tahap 1: Mulai Pelaksanaan

• Sisi Owner: Bangunan dapat di-investasikan dengan aman.


• Sisi Lingkungan: Bangunan sesuai peraturan dan ketentuan membangun.

Tahap 2: Selama Pelaksanaan

• Melaporkan secara periodik dari awal s/d 100% pelaksanaan.


• Melaporkan sedini mungkin penyimpangan pelaksanaan terhadap peraturan kepada Pemerintah Propinsi (DPPB Propinsi DKI Jakarta).


• Menegur, mengarahkan pemborong serta menghentikan pelaksanaan bangunan yang melanggar.


• Melaporkan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ada.

Tahap 3: Pelaksanaan Selesai

• Membuat pernyataan diatas materai bahwa pelaksanaan telah selesai sesuai IMB dan layak digunakan.


• Melaksanakan uji coba instalasi bangunan disaksikan petugas DPPB dan membuat berita acara uji coba.


• Memberikan arahan kepada pemilik tentang IPB.

PERSYARATAN UMUM PERENCANA BER-SIBP:

• Mengajukan Permohonan (Formulir tersedia)


• Foto kopi KTP


• Foto kopi Ijazah Pendidikan Formal *)


• Pengalaman kerja sesuai dengan keahlian **)


• Menjadi anggota profesi ***)


• Pas foto terbaru ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar


• SIBP asli yang lewat masa berlakunya (3 tahun) untuk perpanjangan SIBP dan kenaikan golongan.

KETERANGAN (PERSYARATAN):


Ijazah Perguruan Tinggi Swasta harus dilegalisir Departemen Pendidikan Nasional (DPN)


Persyaratan khusus dan pengalaman kerja untuk masing-masing golongan dapat dilihat pada tabel 1


Daftar Organisasi Profesi yang diakui oleh Pemda DKI Jakarta pada tabel 2




SANKSI TERHADAP PEMILIK SIBP DAPAT DILAKUKAN BILA:

• Tidak Melaporkan secara periodik kegiatan pelaksanaan membangun.


• Tidak melaporkan penyimpangan bangunan dari izin secara dini dan atau tidak meluruskan penyimpangan tersebut.

BENTUK SANKSI:

• Skorsing.


• Penurunan Golongan


• Pencabutan

Saat ini sesuai Pergub No. 132/2007 adalah :

• Istilah : Sebelumnya menggunakan Istilah SIBP (Surat Ijin Bekerja Perencana), dan sesuai Pergub 132/2007 dirubah menjadi Surat Izin Pelaku Teknis Bangunan (SIPTB).


• Sebelumnya, SIBP berlaku untuk tugas Perencanaan dan Pengawasan dalam satu SIBP. Pada ketentuan yang baru, SIPTB, dikeluarkan dalam bentuk :

(a) SIPTB Bidang Pengkajian (Klas A,B dan C)

(b) SIPTB Bidang Pemeliharaan (Klas A, B dan C).

(c) SIPTB Bidang Perencanaan (Klas A, B dan C).

(d) SIPTB Bidang Pengawasan (Klas A, B dan C).

• Asosiasi Profesi sesuai disiplinnya, harus membuat Rekomendasi bagi anggotanya yang menginginkan pembuatan SIPTB, dengan keterangan yang jelas :

(a) Disiplin yang diinginkan

(b) Bidang

(c) Klas

• Selain Rekomendasi, juga dilampirkan KTA (Kartu Tanda Anggota) Profesi, dan Sertifikat Keahlian yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi sesuai dengan keahliannya.

Sumber : Berbagai sumber terkait SIBP/SIPTB

KODE BIDANG LAYANAN JASA KONSULTAN

KONSTRUKSI :
Arsitektur AR
Arsitektur Bangunan AR.0100
Arsitektur Interior AR.0200
Arsitektur Landscape AR.0300
Arsitektur Lainnya AR.0400
Elektrikal ER
Instalasi Listrik & Penangkal Petir ER.0100
Instalasi Pembangkit Jaringan, Transmisi & Distribusi ER.0200
Telekomunikasi ER.0300
Sub Bidang Lainnya ER.0400
Mekanikal MR
Instalasi Tata Udara, Lift & Eskalator, Isolasi Terminal Udara, Instalasi Utilitas & Plumbing MR.0100
Instalasi Minyak Gas & Geothermal MR.0200
Mekanikal untuk Industri & Ketenagaan MR.0300
Sub Bidang Lainnya MR.0400
Sipil SR
Prasarana dan Keairan SR.0100
Prasarana Transportasi SR.0200
Struktur Bangunan SR.0300
Tata Lingkungan TR
Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) TR.0100
Teknik Lingkungan TR.0200
Pengembangan Kota&Wilayah TR.0300
Sub Bidang Lainnya TR.0400

NON KONSTRUKSI
Pengembangan Pertanian & Pedesaan 1.01
Prasarana Sosial & pengembangan/partisipasi Masyarakat 1.01.01
Kredit & Kelembagaan Pertanian 1.01.02
Perkebunan & Mekanisme Pertanian 1.01.03
Pembibitan 1.01.04
Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman 1.01.05
Peternakan 1.01.06
Kehutanan 1.01.07
Perikanan 1.01.08
Tanaman Keras & pangan, Produk Tanaman Lainnya 1.01.09
Konservasi Penghijauan 1.01.10
Sub Bidang Lainnya 1.01.99
Transportasi 1.02
Pengembangan Sarana Transportasi 1.02.01
Legistasi/Peraturan Bidang Transportasi 1.02.02
Usaha Jasa Angkutan 1.02.03
Sub Bidang Lainnya 1.02.99
Telematika 1.03
Telekomunikasi Darat 1.03.01
Telekomunikasi Satelit 1.03.02
Perangkat Keras 1.03.03
Konten 1.03.04
Aplikasi/Perangkat Lunak 1.03.05
Sub Bidang Lainnya 1.03.06
Kepariwisataan 1.04
Perminyakan aspek, Transportasi & studi dampak Pariwisata 1.04.01
Penyiapan & Implementasi Proyek Wisata 1.04.02
Pengelolaan Fasilitas Wisata 1.04.03
Musium, Benda Sejarah, Margasatwa, Kerajinan 1.04.04
Sub Bidang Lainnya 1.04.99
Perindustrian & Perdagangan 1.05
Perindustrian 1.05.01
Hasil-hasil, Pola perdagangan & pemasaran 1.05.02
Agroindustri 1.05.03
Industri Tekstil & Barang Jadi dari Tekstil 1.05.04
Industri Bahan Kimia 1.05.05
Industri Karet & Plastik 1.05.06
Industri Kulit & Barang Jadi dari Kulit 1.05.07
Hasil Mineral & Logam 1.05.08
Industri Logam Dasar 1.05.09
Produk Logam 1.05.10
Mesin & Perlengkapan 1.05.11
Mesin Listrik, Peralatan Elektronik & Perlengkapan 1.05.12
Industri Perkapalan 1.05.13
Sub Bidang Lainnya 1.05.99
Pertambangan dan Energi 1.06
Ekonomi & Konservasi Energi 1.06.01
Minyak dan Gas 1.06.02
Batubara, Lignite & Untracite 1.06.03
Komoditi & Eksplorasi Mineral 1.06.04
Teknologi Mineral 1.06.05
Sub Bidang Lainnya 1.06.99
Keuangan 1.07
Bank Sentral 1.07.01
Bank Komersil 1.07.02
Bank Pembangunan 1.07.03
Bank Dagang 1.07.04
Pasar Uang 1.07.05
Manajemen Pasar Modal&Bursa Efek 1.07.06
Manajemen Lembaga Keuangan Non Bank 1.07.07
Pembelanjaan sektor Pemerintah 1.07.08
Manajemen Keuangan Perusahaan 1.07.09
Manajemen Investasi & Portofolio 1.07.10
Pengawasan & regulasi Sektor keuangan 1.07.11
Sub Bidang Lainnya 1.07.12
Kependidikan 1.08
Sistim & Evaluasi Pendidikan 1.08.01
Organisasi/Administrasi Sekolah 1.08.02
Pengembangan Kurikulum & Methode Pendidikan 1.08.03
Bahan, Media & Teknologi Pendidikan 1.08.04
Sub Bidang Lainnya 1.08.05
Kesehatan 1.09
Sistim/Organisasi Kesehatan 1.09.01
Pelayanan Medik, Kesehatan Kerja, Nutrisi & Farmasi 1.09.02
Pengembangan Tenaga Medis 1.09.03
Kesehatan Masyarakat & Penelitian Kesehatan 1.09.04
Sub Bidang Lainnya 1.09.05
Kependudukan 1.10
Program kependudukan & Pengembangan Peran Wanita 1.10.01
Organisasi Program Kependudukan 1.10.02
Sistim Pelayanan Keluarga Berencana 1.10.03
Tenaga Medis Pelayanan Keluarga Berencana 1.10.04
Penyuluhan, Pendidikan & Komunikasi 1.10.05
Pemantauan, Evaluasi & Penelitian 1.10.06
Sub Bidang Lainnya 1.10.99

PERATURAN PERKERETA APIAN

Perencanaan/Desain dan Pemasangan peralatan persinyalan kereta api mengacu dan mengikuti Peraturan-peraturan yang berlaku berikut ini :

(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.

(2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian. (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479)

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1998 Tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api. (Lembar Negara Tahun 1998 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795)

(4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 34, Tahun 1989, Tentang Standarisasi Persinyalan Elektrik Kereta Api.

(5) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52, Tahun 2000, Tentang Jalur Kereta Api.

(6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 22, Tahun 2003, Tentang Pengoperasian Kereta Api.

Peraturan-peraturan dinas lainnya yang terkait dengan persinyalan baik secara langsung maupun tidak langsung masih berlaku selama tidak bertentangan dengan standard ini.